Regulasi

Peraturan Mengenai Keterbukaan Informasi Publik

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.
6. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.
7. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggung Jawab dan Pemeringkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
8. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
9. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.
10. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
11. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
12. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

 

Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik yang dikeluarkan Kementerian PPN/Bappenas

1. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. KEP.80/M.PPN/HK/08/2011 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian PPN/Bappenas.
2. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. KEP.11/M.PPN/HK/01/2012 tentang Perubahan atas Kepmen PPN/Kepala Bappenas No. KEP.80/M.PPN/HK/08/2011 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian PPN/Bappenas.
3. Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas No. KEP.21/SES/HK/01/2016 tentang Pembentukan Tim Penyusunan SOP Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian PPN/Bappenas.
4. Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas No. KEP.27/SES/HK/01/2016 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Database Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID).

 

Rancangan Keputusan mengenai Keterbukaan Informasi Publik

1. Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
2. Rancangan Perubahan atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian PPN/Bappenas.