Berkala
Serta Merta
Setiap Saat
Bappenas Dorong Penguatan Pasar Modal Untuk Capai Indonesia Emas 2045

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan pentingnya peran pasar modal bagi sektor keuangan. “Bursa saham berperan penting sebagai katalisator melalui penyediaan platform perdagangan instrumen keuangan, enabler penentuan harga melalui mekanisme pasar, fasilitasi alokasi modal yang lebih tepat, serta penyediaan sumber informasi keuangan dan operasional perusahaan publik kepada masyarakat luas,” jelas Menteri Suharso saat membuka Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam Rangka Memperdalam Pasar Keuangan untuk Ketangguhan Ekonomi Indonesia di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (13/3).

RKP Tahun 2025 sebagai Fondasi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Kementerian PPN/Bappenas memulai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” pada acara Kick Off Meeting Penyusunan RKP 2025 yang diselenggarakan secara daring, Kamis (7/3). “Tahapan pembangunan jangka menengah pertama dalam mencapai sasaran visi Indonesia Emas 2045 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam sambutannya. RKP 2025 ini diproyeksikan sebagai respons atas perubahan global sekaligus pemenuhan mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Bappenas Luncurkan Indeks Desa, Indikator Tunggal Pembangunan Desa

Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sekretariat Kabinet menyelenggarakan Peluncuran Indeks Desa sebagai indikator tunggal dalam mengukur capaian pembangunan desa, sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo.

Bappenas Bersama Kementerian/Lembaga Segera Luncurkan Indeks Desa

Untuk mengukur capaian pembangunan desa di Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas akan meluncurkan Indeks Desa pada Senin, 4 Maret 2024 mendatang. Peluncuran ini menjadi titik puncak koordinasi Kementerian PPN/Bappenas bersama Sekretariat Kabinet, Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Badan Pusat Statistik. Indeks Desa lahir dari serangkaian koordinasi dan pembahasan antarinstansi pemerintah terkait, sebagai tindak lanjut dari amanat Rapat Terbatas Dana Desa pada Desember 2019.

Indonesia Usung Pembangunan Berkelanjutan di World Expo 2025 Osaka

Indonesia bersiap mengikuti World Expo 2025 di Osaka, Jepang, pada 13 April-13 Oktober 2025. Agenda ini menjadi platform utama bagi berbagai negara untuk meneguhkan kembali komitmen pencapaian pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 2030. Paviliun Indonesia, dalam agenda lima tahunan ini, mengusung tema "Thriving in Harmony: Nature, Culture, Future", dengan fokus utama komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk implementasi ekonomi hijau dan ekonomi biru untuk TPB/SDGs. Paviliun Indonesia mengusung desain perahu, merepresentasikan pembangunan berkelanjutan dan simbol jelajah potensi masa depan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Sinergi Wujudkan Indonesia Emas 2045, Bappenas dan Kemendagri Gelar Rakortekrenbangnas

Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbangnas) 2024, Senin (26/1). Acara ini dihadiri dan melibatkan Bappeda/OPD provinsi terkait serta Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam pembahasan usulan proyek pembangunan daerah. Plt. Deputi Bidang Regional Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti memaparkan acara ini bertujuan untuk mempersiapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. “Tahun 2025 adalah momen penting, sebab tiga dokumen perencanaan pembangunan RPJPN dan RPJPD, RPJMN dan RPJMD, serta RKP dan RKPD semuanya akan dimulai pada 2025, dan semua dokumen perencanaan tersebut harus kita selaraskan pada 2024 ini dari pusat sampai daerah, untuk memastikan tercapainya visi Indonesia Emas 2045,” ungkap Deputi Virgi.