Kementerian PPN/Bappenas bersama Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) KPK menggelar Rapat Koordinasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2025-2026. Pertemuan ini menyoroti integrasi isu pencegahan dan pemberantasan korupsi ke dalam RPJMN Teknokratik 2025-2029, yang menjadi bagian agenda Transformasi Tata Kelola. “Isu pencegahan dan pemberantasan korupsi masuk dalam Prioritas Nasional 7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Hal ini menjadi salah satu dari 17 program prioritas nasional,” ungkap Menteri Rachmat Pambudy, Rabu (4/12).

Kementerian PPN/Bappenas mengadakan pertemuan dengan Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) untuk memperkuat kerja sama strategis dalam mendorong percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pertemuan ini membahas peluang sinergi antara pemerintah dan Yayasan BaKTI dalam mengatasi ketimpangan antar wilayah terutama di kawasan Indonesia Timur. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengapresiasi peran Yayasan BaKTI dan Forum Indonesia Timur dalam mengatasi ketimpangan berbagai sektor. “Yayasan BaKTI telah melakukan tindakan nyata untuk memperkecil ketimpangan. Dengan pengalaman terlibat langsung dalam berbagai upaya pembangunan dan penghapusan ketimpangan di KTI, kita dapat membangun kerja sama yang lebih efektif,” ungkap Menteri Rachmat Pambudy. 

Kementerian PPN/Bappenas bersama Boeing Southeast Asia bekerja sama memperkuat pengembangan industri dirgantara Indonesia. Sejalan dengan Indonesian Aerospace Industry Ecosystem Development Masterplan 2024-2045,  kerja sama ini fokus pada upaya peningkatan ekosistem industri dirgantara melalui kolaborasi strategis dan investasi jangka panjang. “Industri dirgantara merupakan salah satu sektor prioritas dalam Rancangan Awal RPJMN 2025-2029. Proyeksi kami menunjukkan perjalanan udara akan meningkat hingga 300 juta perjalanan pada 2030, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata 5,6 persen. Investasi dalam infrastruktur, teknologi, dan SDM menjadi sangat penting,” ungkap Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Senin (2/12). 

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan pentingnya penetapan kriteria yang terukur dan proses bisnis yang jelas dalam menentukan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rapat Pimpinan di Gedung Bappenas, Senin (2/12). Kriteria ini diharapkan menjadi pedoman yang mudah dipahami dan implementatif bagi kementerian/lembaga serta Pemerintah Daerah yang memiliki PSN di wilayahnya.  “Kriteria dan proses bisnis ini akan menjadi alat komunikasi kita kepada K/L dan daerah, sehingga keputusan kita dalam menetapkan PSN memiliki kerangka logis yang kuat,” ungkap Menteri Rachmat Pambudy.