Berkala
Serta Merta
Setiap Saat
Menuju Target 2030, Bappenas-Perguruan Tinggi Andalkan SDGs Centre Network

Sebagai koordinator pelaksana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), Kementerian PPN/Bappenas  mendorong kontribusi akademisi untuk mencapai TPB/SDGs pada 2030, salah satunya melalui SDGs Centre Network. Forum kolaborasi multipihak dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya perguruan tinggi tersebut, berperan untuk memastikan sosialisasi, kolaborasi, dan implementasi upaya pembangunan berkelanjutan berjalan maksimal, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hingga Mei 2024, terbentuk 51 SDGs Center di berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. “Perguruan tinggi dapat menjadi center of excellence untuk memfasilitasi pelaksanaan SDGs. Ini modal kuat untuk mendampingi pemangku kepentingan di berbagai daerah,” urai Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada SDGs Center Conference 2024 di Jakarta, Rabu (12/6).

Capai Indonesia Emas 2045 dengan Tingkatkan Kualitas Pemuda

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan pentingnya peran pemuda dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Terlebih, pemuda adalah aktor perubahan yang akan menjadi pusat kemajuan bangsa. Pemuda harus memiliki kualitas hidup yang baik agar dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Untuk itu, investasi dalam pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu isu penting untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. “Pemuda silakan sehat dulu, sehat itu penting. Setelah sehat, cerdas. Setelah cerdas baru bisa berproduksi,” tutur Menteri Suharso pada sambutan pembukanya dalam diskusi Indonesia Future Network, Senin (10/5).

Bappenas dan Pertamina Perkuat Ketahanan Energi Melalui Kolaborasi Strategis

Dunia saat ini sedang bergulat dengan triple planetary crisis yang mengacu pada perubahan iklim, keanekaragaman hayati, serta polusi dan limbah. World Economic Forum dalam Global Risks Report (2023) menyatakan krisis tersebut menjadi momentum mempercepat transisi energi dan menuju ekonomi hijau. Transisi energi disinyalir dapat mengurangi emisi CO2 hingga 70 persen pada 2050. Namun, Indonesia menghadapi tantangan trilema energi untuk mencapai kemandirian energi nasional.

IDI 2023 Dirilis Untuk Menjaga Kualitas Demokrasi Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2023 di Jakarta, Senin (10/6). IDI merupakan alat ukur penting dalam memantau progres demokrasi di Indonesia. Indonesia telah memasukkan IDI sebagai salah satu target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, RPJMN 2015-2019, RPJMN 2020-2024, hingga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayor Jenderal TNI Heri Wiranto mengungkapkan IDI Nasional 2023 dengan skor 79,51 melampaui target yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah 2023 yaitu 79,25, meskipun skor tersebut mengalami sedikit penurunan dari capaian 2022 sebesar 0,9 poin.

Percepat Pembangunan Papua, RIPPP 2022-2041 dan SIPPP Diluncurkaan

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mendampingi Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) di Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (7/6). Sebagai platform terpadu percepatan pembangunan Papua, RIPPP 2022-2041 dan SIPPP menjadi kompas pembangunan jangka panjang Wilayah Papua. “Ini adalah momentum penting yang dapat menjadi bagian dalam sejarah perjalanan pembangunan Papua dan juga menjadi penentu bagi kemajuan Papua di masa yang akan datang. Pembangunan Papua telah menjadi prioritas utama, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang bersifat Indonesia sentris guna mengurangi ketimpangan antarwilayah,” ungkap Wapres Ma'ruf.

Bersama KASN, Kementerian PPN/Bappenas Bahas Penerapan Sistem Manajemen Talenta

Kementerian PPN/Bappenas bersama perwakilan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) membahas secara mendalam permohonan persetujuan penerapan Sistem Manajemen Talenta di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Hal ini tak lain sebagai tindak lanjut atas ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020, instansi pemerintah diwajibkan untuk menyelenggarakan Manajemen Talenta ASN Instansi. Hal ini bertujuan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta strategi organisasi guna mewujudkan prioritas pembangunan nasional.