Implementasi Ekonomi Hijau Melalui Pembangunan Rendah Karbon

Kementerian PPN/Bappenas menyiapkan tiga strategi utama Pembangunan Rendah Karbon (PRK) sebagai bagian penting dari implementasi Ekonomi Hijau. Strategi tersebut adalah kebijakan net zero emissions untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, stimulus hijau untuk pemulihan ekonomi, serta implementasi kebijakan PRK untuk memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. “Kita ingin membangun lebih baik, build back better. Secara bersamaan, pemerintah akan menyusun kebijakan yang robust dan aplikatif agar upaya berbagai pihak dapat berjalan dalam koridor yang sama,” urai Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto dalam Webinar Indonesia Green Economy Talks Series: Pembangunan Rendah Karbon sebagai Pilar Utama Mencapai Ekonomi Hijau dan Net Zero Emissions Indonesia, Kamis (26/8).

Perpres Percepatan Penurunan Stunting untuk Perbaikan Gizi Indonesia

Awal Agustus 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. “Perpres ini juga memperkuat penerapan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting 2018-2024 yang bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi,” ujar Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali.

Bappenas-Persatuan Insinyur Indonesia Teken Kerja Sama Pembangunan

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga dan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Heru Dewanto menandatangani Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian PPN/Bappenas dengan PII secara virtual, Jumat (20/8). Kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dengan PII menyepakati kajian dan implementasi perencanaan program pembangunan nasional dalam bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan, pengembangan Ibu Kota Negara, pengembangan kepariwisataan dalam mewujudkan 10 Bali Baru, pembangunan rendah karbon/ekonomi hijau/ekonomi sirkular di tiga provinsi, yaitu provinsi Kepulauan Riau, Bali, dan Nusa Tenggara Timur, serta bidang-bidang pembangunan lain yang disepakati bersama.

Bahas Pembangunan Indonesia Timur, Bappenas Gelar RDS of East Nusa Tenggara, Maluku, and Papua 2021

Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Kick Off Meeting Regional Development Summit (RDS) of East Nusa Tenggara, Maluku, and Papua 2021, Jumat (10/9), untuk membahas strategi pemerataan pembangunan di timur Indonesia dan memperkecil kesenjangan, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024. “Kita betul-betul ingin perencanaan ini berbasis kewilayahan, pembangunan betul-betul delivered sampai ke masyarakat, berdampak signifikan, dan memang itu yang dibutuhkan,” ujar Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata secara daring.

Berkala
Serta Merta
Setiap Saat

Layanan Lainnya