Berkala
Serta Merta
Setiap Saat
Bappenas Bersama Kementerian/Lembaga Segera Luncurkan Indeks Desa

Untuk mengukur capaian pembangunan desa di Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas akan meluncurkan Indeks Desa pada Senin, 4 Maret 2024 mendatang. Peluncuran ini menjadi titik puncak koordinasi Kementerian PPN/Bappenas bersama Sekretariat Kabinet, Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Badan Pusat Statistik. Indeks Desa lahir dari serangkaian koordinasi dan pembahasan antarinstansi pemerintah terkait, sebagai tindak lanjut dari amanat Rapat Terbatas Dana Desa pada Desember 2019.

Indonesia Usung Pembangunan Berkelanjutan di World Expo 2025 Osaka

Indonesia bersiap mengikuti World Expo 2025 di Osaka, Jepang, pada 13 April-13 Oktober 2025. Agenda ini menjadi platform utama bagi berbagai negara untuk meneguhkan kembali komitmen pencapaian pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 2030. Paviliun Indonesia, dalam agenda lima tahunan ini, mengusung tema "Thriving in Harmony: Nature, Culture, Future", dengan fokus utama komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk implementasi ekonomi hijau dan ekonomi biru untuk TPB/SDGs. Paviliun Indonesia mengusung desain perahu, merepresentasikan pembangunan berkelanjutan dan simbol jelajah potensi masa depan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Sinergi Wujudkan Indonesia Emas 2045, Bappenas dan Kemendagri Gelar Rakortekrenbangnas

Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbangnas) 2024, Senin (26/1). Acara ini dihadiri dan melibatkan Bappeda/OPD provinsi terkait serta Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam pembahasan usulan proyek pembangunan daerah. Plt. Deputi Bidang Regional Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti memaparkan acara ini bertujuan untuk mempersiapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. “Tahun 2025 adalah momen penting, sebab tiga dokumen perencanaan pembangunan RPJPN dan RPJPD, RPJMN dan RPJMD, serta RKP dan RKPD semuanya akan dimulai pada 2025, dan semua dokumen perencanaan tersebut harus kita selaraskan pada 2024 ini dari pusat sampai daerah, untuk memastikan tercapainya visi Indonesia Emas 2045,” ungkap Deputi Virgi.

Dukung Transformasi Ekonomi Bali, Bappenas Kembangkan Ekosistem Industri Kedirgantaraan

Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Buleleng, dan PT Dirgantara Indonesia berinisiatif melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) Pengembangan Ekosistem Industri Kedirgantaraan Provinsi Bali, dalam rangka mendukung Transformasi Ekonomi Kerthi Bali. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan sebagai negara kepulauan, Indonesia sudah seharusnya memiliki sektor transportasi udara yang andal dan tangguh. Konektivitas udara yang baik menjadi solusi untuk keterjangkauan dan integrasi wilayah, sehingga diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan antar pulau sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. “Tentunya ini merupakan kegiatan yang tidak berhenti satu atau dua tahun, karena transformasi ekonomi adalah upaya jangka panjang yang memerlukan komitmen terus menerus. Apa yang kita lakukan ini berpijak dari upaya kita meluncurkan masterplan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali dengan tujuan Bali harus menjadi Bali era baru di 2045,” papar Deputi Amalia, Jumat (16/2).

Komite MRPN Sepakati Isu Prioritas dalam Pengelolaan Risiko Pembangunan

Di tengah proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). Melalui koordinasi Komite MRPN, pemerintah terus berupaya memperkuat aspek manajemen risiko dalam penyusunan program, pengambilan keputusan, serta pengendalian program dan proyek strategis. “Pengelolaan risiko pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan peran manajemen risiko di organisasi, namun perlu dilakukan secara bersama,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa selaku Ketua Komite MRPN dalam Rapat Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Gedung Bappenas, Selasa (30/1).

Optimalkan Pendanaan Pembangunan, Menteri Suharso Soroti Peran PPATK untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Bertepatan momentum Rapat Koordinasi Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2024, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan pidato kunci "Peran Pencegahan dan Pemberantasan TPPU-TPPT-PPSPM dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045", Selasa (30/1).