Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi proses pengadaan barang dan jasa dalam upaya meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih baik. “Beberapa poin yang dapat dicapai adalah efisiensi, transparansi, persaingan sehat, akuntabilitas, dan inovasi,” ujar Kepala Biro Umum Kementerian PPN/Bappenas Oktorika pada Peluncuran LPSE Kementerian PPN/Bappenas, Selasa (9/7).

Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat berkomitmen melaksanakan reformasi pengelolaan sampah melalui program USAID Sustainable Municipal Solid Waste Management and Partnership (SELARAS) di Jakarta, Selasa (9/7). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 mengamanatkan reformasi pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kerusakan lingkungan, dan berkontribusi pada masa depan berkelanjutan. “Rekayasa sosial positif untuk mendorong perilaku dan kebiasaan pemilahan dan pengurangan sampah akan membantu Indonesia menuju ekonomi sirkular untuk mewujudkan kelestarian lingkungan,” urai Deputi Bidang Sarana Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum.

Kementerian PPN/Bappenas didukung Kementerian Federal Urusan Ekonomi dan Aksi Iklim Pemerintah Republik Federal Jerman melalui GIZ, UK Foreign, Commonwealth, and Development Office, serta WRI Indonesia, meluncurkan inisiatif pengembangan Green Academy di Bali, Rabu (22/5). Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menegaskan Green Academy merupakan platform pengembangan kapasitas terintegrasi untuk berbagi pengetahuan terkait kerangka kebijakan pembangunan hijau dalam upaya mencegah krisis lingkungan yang terjadi secara global, dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. “Meningkatnya berbagai persoalan lingkungan di seluruh dunia, seperti 5 dari 10 risiko kerusakan lingkungan akan dialami setiap negara, mulai dari meningkat cuaca ekstrem, perubahan permukaan bumi, polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, kelangkaan sumber daya alam, diperparah dengan adanya triple planetary crisis perubahan iklim, peningkatan polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati, semua ini harus kita lewati untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” papar Deputi Vivi.

Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyelenggarakan acara Peluncuran Hasil Proyeksi Indeks Risiko Bencana (IRB) dalam rangka Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, Jumat (12/7). Peluncuran hasil proyeksi IRB ini penting karena merupakan indikator proksi dalam RPJPN 2025-2045 yang mencerminkan proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB. Pemutakhiran data bahaya dan kerentanan dalam IRB Indonesia oleh BNPB mendorong perlunya penyelarasan kembali indikator ini di tingkat provinsi untuk penyusunan RPJPD 2025-2045.