Standar Pelayanan

A.   Dasar Hukum

  1. Pasal 28F dan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945;
  2. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;
  3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  7. Permen PAN dan RB No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
  8. Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
  9. Permen PAN dan RB No. 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggung Jawab dan Pemeringkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  10. Permen PAN dan RB No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  11. Kepmen PPN/Kepala Bappenas No. KEP.80/M.PPN/HK/08/2011 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian PPN/Bappenas;
  12. Kepmen PPN/Kepala Bappenas No. KEP.11/M.PPN/HK/01/2012 tentang Perubahan atas Kepmen PPN/Kepala Bappenas No. KEP.80/M.PPN/HK/08/2011 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian PPN/Bappenas;
  13. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
  14. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  15. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  16. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

 

B.   Persyaratan Pelayanan

  1. Untuk memohon informasi atau menyampaikan pengaduan terkait pelayanan informasi, pemohon wajib menunjukkan bukti identitas :
    1. Perorangan berupa identitas resmi (KTP/SIM/Paspor).
    2. Badan Hukum dan/atau Badan Publik berupa Akta Notaris dan Dokumen Pengesahan Badan Hukum dan/atau Badan Publik.
  2. Mengisi formulir permohonan informasi, bisa dilakukan di laman ppid.bappenas.go.id, sekretariat pelayanan informasi publik, atau dapat dikirimkan via pos ke alamat sekretariat sebagai berikut:

Sekretariat Pelayanan Informasi Publik
Kementerian PPN/Bappenas
Gedung TS2A, Lantai 2
Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta 10310
Telp/Fax. 021 319 28277
Surel: ppid@bappenas.go.id

 

C.   Prosedur Pelayanan Informasi Publik

05

 

  1. Pemohon mengajukan permohonan permintaan informasi atau menyampaikan pengaduan dengan cara datang langsung, melalui faksimile, telepon, laman ppid.bappenas.go.id, surel (ppid.bappenas.go.id), dan surat resmi;
  2. Unit Pelayanan Informasi yang terdiri dari Tim Sekretariat Pelayanan Informasi memilah permintaan informasi dan pengaduan. Dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Pemohon yang datang langsung dan melalui laman mengisi Formulir Permintaan Informasi atau Formulir Pengaduan.
    2. Pemohon melalui surat, faksimile, dan surel mengisi Formulir Permintaan Informasi atau Formulir Pengaduan yang tersedia.
    3. Khusus untuk pemohon melalui telepon, data diri dapat diisi oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik ke dalam Formulir Permintaan Informasi atau Formulir Pengaduan.
  3. Unit Pelayanan Informasi menjawab permintaan informasi yang bersifat umum. Jika permintaan informasi bersifat khusus maka Formulir Permintaan Informasi Permohonan informasi diajukan ke Pejabat Pengelola Informasi Publik jika informasi yang diminta tidak dikecualikan namun belum dikuasai oleh Tim Sekretariat atau belum termuat dalam Daftar Informasi Publik;
  4. Untuk memproses permohonan informasi, Tim Sekretariat berkoordinasi dengan PPID dan Tim Pendukung di Unit Kerja Eselon (UKE) II terkait melalui disposisi yang ditandatangani oleh PPID dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja sesuai kondisi;
  5. Untuk pelayanan pengaduan terkait pelayanan informasi, setelah menerima formulir pengaduan, tim sekretariat akan meneruskan pengaduan ke PPID untuk ditindaklanjut. Jika pengadu masih belum puas, dapat mengajukan pengaduan ke atasan PPID;
  6. Tim Sekretariat menyampaikan informasi atau jawaban/tanggapan kepada pemohon.

 

D.   Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan bisa diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

 

E.   Biaya/Tarif

Biaya jasa pelayanan informasi pada dasarnya dibebankan pada anggaran Kementerian PPN/Bappenas, sehingga kepada pengguna informasi tidak dipungut biaya atau gratis. Namun bila terdapat kegiatan penggandaan informasi/bahan maka biaya yang timbul dibebankan kepada pemohon informasi.

 

F.   Produk Layanan

Produk pelayanan yang diberikan berupa penyediaan informasi yang bisa didapatkan baik dalam bentuk hardcopy (buku, majalah, brosur, cetakan, dan hasil printing) sesuai dengan ketersediaan dan softcopy (data digital) dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

 

G.   Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

1. Ruang pelayanan informasi yang bersih dan nyaman;

2. Komputer yang terhubung internet;

3. Meja dan kursi;

4. Rak informasi;

5. Telepon;

6. Faksimile;

7. Printer;

8. Televisi.

 

H.   Kompetensi Pelaksana 

1. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait standar pelayanan minimum

    dan informasi publik;

2. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik;

3. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;

4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

5. Memiliki kemampuan kerjasama tim;

6. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik;

7. Berpenampilan rapi dan santun.

 

I.   Supervisi Internal

1. Supervisi dilakukan oleh atasan langsung;

2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat.

 

J.   Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Pengaduan, saran, dan masukan, pengguna informasi dapat menyampaikannya dengan cara memasukkan materi aduan atau masukan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas. Disamping itu, pengaduan juga dapat dilakukan melalui laman PPID Kementerian PPN/Bappenas di http://ppid.bappenas.go.id dengan menyebutkan subjek “Aduan PPID”, atau melalui surel ppid@bappenas.go.id.

 

K.   Jumlah Pelaksana

Pelaksana pelayan informasi minimal 2 (dua) orang petugas.

 

L.   Jaminan Pelayanan

1. Layanan informasi diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan;

2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.

 

M.   Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;

2. Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;

3. Keamanan dan keselamatan pengguna layanan informasi menjadi tanggung jawab pihak

    Kementerian PPN/Bappenas selama berada di lingkungan kantor Kementerian PPN/Bappenas.

 

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.