Kementerian PPN/Bappenas Peringkat ke-8 Terbaik dalam Keterbukaan Informasi Publik

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan peringkat ke-8 terbaik dalam keterbukaan informasi publik yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk kelompok/kategori Kementerian, yang diselenggarakan di Istana Wakil Presiden, pada Selasa (20/12). Penghargaan ini diterima oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Imron Bulkin yang mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Acara dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, para Menteri Kabinet Kerja, Ketua Komisi Informasi (KIP) John Fresly, Ketua MPR/RI Zulkifli Hasan, para Gubernur, para pimpinan partai politik, para pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta para pimpinan perguruan tinggi.

Adapun penganugerahaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016 ini diberikan dalam beberapa kategori/kelompok lembaga, antara lain kategori Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri, kategori Badan Publik BUMN, kategori Badan Publik Lembaga Nonstruktural, kategori Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah/Kementerian, kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi, kategori Badan Publik Kementerian, dan kategori Badan Publik Partai Politik. Penghargaan ini diberikan kepada lembaga-lembaga tersebut berdasarkan hasil penilaian KIP atas kinerja lembaga dalam mengimplementasikan amanah UU No. 14 Tahun 2008. Kinerja ini antara lain diukur dari tingkat kepatuhan lembaga untuk memenuhi standar pelayanan keterbukaan informasi publik yang telah ditetapkan melalui unit pelayanan yang bernama PPID.

Dalam sambutannya, Ketua Komisi Informasi, John Fresly menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 23 UU No. 14 Tahun 2008, Komisi Informasi memiliki kewajiban untuk menyediakan atau mengumumkan dan/atau menyajikan informasi publik sehingga dapat mencegah dan menghindari sengketa informasi. John juga menambahkan, berdasarkan konteks pelaksanaan keterbukaan informasi, KIP merupakan lembaga yang menjalankan dua fungsi, yaitu: (i) memastikan bahwa standar layanan informasi publik yg dimiliki oleh badan publik berada pada standar yang memang dikategorikan terbuka dan informatif, serta (ii) memastikan akses informasi dapat berjalan dengan baik dan tidak menuju pada sengketa informasi, apabila hal tersebut terjadi maka KIP akan menyelesaikan sengketa informasi yang masuk ke komisi nformasi, baik informasi yang berasal dari tingkat pusat atau tingkat daerah.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla berharap, dengan adanya penganugerahaan ini, maka para penerima penghargaan dapat sepenuhnya bertanggungjawab dalam menyampaikan semua informasi kepada masyarakat sehingga kebutuhan informasi masyarakat dapat terpenuhi.

anugerah-kip-tahun-2016-01     anugerah-kip-tahun-2016-02     anugerah-kip-tahun-2016-03

anugerah-kip-tahun-2016-04     anugerah-kip-tahun-2016-05     anugerah-kip-tahun-2016-06

anugerah-kip-tahun-2016-07     anugerah-kip-tahun-2016-08     anugerah-kip-tahun-2016-10

anugerah-kip-tahun-2016-09     anugerah-kip-tahun-2016-11